MAKALAH AKAD IJARAH

MAKALAH AKAD IJARAH

I.            PENDAHULUAN

Fiqih muamalah merupakan aturan yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainya dalam sebuah masyrakat. Segala tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah termasuk dalam kategori ini. Didalamnya termasuk kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu jenis trangsaksi ekonomi yang dibahas dalam fiqih muamalah ialah al-Ijarah.

Ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam pelaksanaan Ijarah ini yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat yang terdapat pada sebuah zat. Rasulullah SAW. bersabda:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

Hadits di atas dapat dismpulkan bahwa poroses Ijarah sudah ada sejak zaman Nabi.

Untuk lebih jelasnya, didalam makalah ini akan dibahas permasalahan ijarah yang meliputi pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, hal-hal yang dapat membatalkannya.

II.            RUMUSAN MASALAH

A.    Apa pengertian Al-Ijarah?

B.     Apa dasar hukum Al-Ijarah?

C.     Apa Syarat-syarat dan rukun Al-Ijarah?

D.    Bagaimana pembatalan dan berakhirnya Al-Ijarah?

E.     Bagaimana contoh Al-Ijarah dalam masyarakat?

III.            PEMBAHASAN

A.    Pengertian Al-Ijarah

            Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru (الأجر) yang arti menurut bahasanya ialah al-‘Iwadh yang arti dalam bahsa indonesianya ialah ganti dan upah.[1] Adapun menurut Istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikam Ijarah, antara lain sebagai berikut:

a)      Menurut Ulama Hanafiyah

عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأ جِرَةِ بِعَوْضٍ

Ijarah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

b)      Menurut Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِىِّ وَ بَعْضِ المَنْقُوْلاَنِ

Ijarah adalah nama bagai akad-akad untuk kemangfaatn yang bersifat manusiawi dan untuk sebagain yang dapat di pindahkan.

c)      Menurut Sayyid sabiq

Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

d)      Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imabalan, sama dengan menjual manfaat.[2]

e)      Menurut Amir Syarifuddin

Ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau tansaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.[3]

            Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.[4] Adapun istilah-istilah dalam Al-Ijarah pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang menyawakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut Musta’jir ( orang yang menyawa = penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur ( Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut  Ajran atau Ujrah (upah). Dan setelah terjadi akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula Mu’addhah (penggantian).[5]

            Al-Ijarah ada dua macam yaitu Ijarah al’Ain dan Ijarah ad-Dzaimah.

1.      Ijarah atas manfaat (Ijarah al’Ain) disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagaian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

2.      Ijarah atas pekerjaan (Ijarah ad-Dzaimah) disebut juga upah-mengupah. Dalam Ijarah bagaian kedua ini, objek akadnya dalah amal atau pekerjaan seseorang.[6]

B.     Dasar Hukum Al-Ijarah

            Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamallah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah Mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’. Adapun dasar hukum tentang kebolehan Al-Ijarah sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوْ هُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq: 6)”.

Dasar Hukum ijarah dari Hadits/sunnah:

أُعُطُوا اْلأَجِيْرَأَجْرَهُث قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”  (Riwayat Ibnu Majah).

            Perlu diketahui bahwa tujuan di syariatkan al-Ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.[7]

C.     Rukun dan syarat Ijarah

            Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat yaitu:

1.      Dua orang yang berakad (akid) yaitu mua’jir (orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah) dan musta’jir (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah).

2.       Sighat (Ijab dan kabul)

3.      Sewa atau imbalan

4.      Manfaat[8]

Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen yaitu sebagai berikut:

1.      Berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa kedua orang tersebut tidak harus mencapai usia baligh hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2.      Kedua belah pihak yng berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah.

3.      Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehigga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

4.      Objek al-Ijarah itu boleh diserahkan dan digunaknan secara langsung dan tidak ada cacatnya.

5.      Objek al-Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.

6.      Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

7.      Objek Al-Ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.al-ijarah harus jelas, tertentu, dan

8.      Ujrah atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. ^[9]

Adapun fitur dan Mekanisme Al-Ijarah adalah sebagi berikut:

a.       Hak Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir), yaitu memperoleh pembayaran sewa dan/atau biaya lainnya dari penyewa (musta’jir);dan mengakhiri akad Ijarah dan menarik objek Ijarah apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.

b.      Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain, yaitu:

1.      menyediakan objek ijarah yang disewakan

2.      menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah

3.      menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

c.       Hak penyewa (musta’jir), antara lain meliputi:

1.        menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan;

2.        menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.

d.      Kewajiban penyewa antara lain meliputi:

1.        membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan

2.        mengembalikan objek iajrah apabila tidak mampu membayar sewa

3.        menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai yang diperjanjikan

4.        tidak menyewakan kembali dan/atau memindahtangankan objek ijarah kepada pihak lain.[10]

5.         

D.    Pembatalan dan berakhirnya Al-Ijarah

            Ijarah merupakan akad yang tidak membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya pembatalan. Faktor-faktor penyebab ijaroh menjadi batal.

1.      Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan orang yang menyewa. Missal: barang yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati.

2.      Terpenuhinya manfaat benda Ijarah atau selesainya dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang melarang membatalkanya. Missal: masa Ijarah terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panenya. Dalam kondisi demikian, status benda ijarah masih berada di tangan penyewa dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanahsesuai kesepakatan.

            Ketika masa ijarah telah berakhir, musta’jir harus mengembalikan benda Ijarah kepada mu’jir. Apabila benda Ijarah berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya, untuk benda yang tidak bergerak, musta’jir harus menyerahkanya dalam keadaan kopsong dari harta miliknya, jika benda ijarohnya berupa tanah pertanian, maka tanah terseut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.[11]

E.     Contoh Al-Ijarah dalam masyarakat

            Dalam hal ini banayk hal yang bisa disebut Ijarah akan tetapi kami pemakalah hanya menebutkan beberapa saja:

1.      Sewa rumah, toko dan semacamnya

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuaikemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang orang lain, bahkan bolehdisewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

2.      Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk tujaunya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis tanamannya, dan apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka Ijarah akan fasid atau rusak.

3.      Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainya, harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan.[12]

IV.            PENUTUP

a.         Kesimpulan

           Al-ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Adapun istilah-istilah dalam Al-Ijarah pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang menyawakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut Musta’jir ( orang yang menyawa = Penyewa). Dan, sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur ( Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut  Ajran atau Ujrah (upah), Ijarah di bagi menjadi dua al-Ain dan ad-dzimmah.

           Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah Mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’. Adapun Rukun Ijarah adanya dua orang yang berakad, Sighat (Ijab dan kabul, Sewa atau imbalan, Manfaat. Ijarah merupakan akad yang tidak membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya pembatalan.

b.      Penutup

           Demikianlah yang dapat kelompok kami paparkan dari makalah yang berjudul Al-Ijarah. Kami masih menyadari dalam penyusunan makalah yang kami susun masih terdapat banyak kesalahan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari saudara untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.

Huda, Qomarul, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011.

Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.

Sabiq, Sayyiid, Fiqih Sunah 13, Bandung : PT. AL – Ma’arif, 1987.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Syarifuddin, Amir, Garis-garis besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003.

Wardi Muslich, Ahmad, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Sayfi’i, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010

http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/definisi-ijarah.html, diakses pada hari rabu 15 Oktober 2014.

---

                [1] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 77.

                [2] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 114-115.

                [3] Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet: II, hal. 216.

                [4] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 317.

                [5] Sayyiid Sabiq, Fiqih Sunah 13, (Bandung : PT. AL – Ma’arif, 1987) hal. 9.

                [6] Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Sayfi’i, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), hal. 50.

[7] Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, dkk. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277-278.

                [8] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), hal. 304.

[9] Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, dkk. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 278-280.

                [10] http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/definisi-ijarah.html, diakses pada hari rabu 15 Oktober 2014.

                [11] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, hal. 88-89.

                [12] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, hal. 332.

Sumber : www.academia.edu

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari MAKALAH. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow MAKALAH dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Royan Bastian pada tanggal Sunday, 21 July 2019