MAKALAH AKAD MUDHARABAH

MAKALAH AKAD MUDHARABAH

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Ketika muncul istilah bank syariah maka juga dikenal dengan bank bagi hasil, dikarenaan untuk membedakan dengan bank konvensioanal yang menggunakan sistem bunga. Mekanisme bagi hasil dalam bank syariah terdapat akad murabahah dan mudharabah. Mudharabah yaitu akad pemilik modal dengan pengelola modal, dengan sayarat bahwa keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep mudharabah, sehingga memunculkan presepsi masyarakat bahwa bank syariah lebih rumit dan sulit. Sehingga masyarakat masih belum banyak yang menggunakan jasa bank syariah.

B.     Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah:

1.      Apa yang dimaksud Mudharabah ?

2.      Apa Dasar Hukum mudharabah ?

3.      Apa saja Rukun Dan Syarat Mudharabah ?

4.      Apa saja Jenis-Jenis Akad dalam Mudharabah ?

5.      Bagaimana Kedudukan Mudharabah dan Biaya Pengelolaan Mudharabah ?

6.      Siaapa Penanggung Jawab Terhadap Resiko Mudharabah ?

7.      Apa saja Perkara Yang Membatalkan Mudharabah ?

C.    Tujuan Penulisan

Dengan rumusan masalah demikian penulis berharap pembaca dapat:

1.      Mengetahui pengertian mudharabah

2.      Mengetahui dasar hukum mudharabah

3.      Mengetahui rukun dan syarat mudharabah

4.      Mengetahui jenis-jenis akad mudharabah

5.      Mengetahui kedudukan mudharabah dan biaya pengelolannya

6.      Mengetahui penanggug jawab resiko mudharabah

7.      Mengetahui perkara yang membatalkan mudharabah

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata ضرب يضرب ضربا  yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafadz ini termasuk lafadz musytarak yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat ziyadah (tambahan) sehingga menjadi  ضارب يضارب مضاربة yang berarti saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan. Dalam arti lain ضارب  berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya, ضارب فى المال أو به berdagang atau memperdagangkan.

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak sedengkan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk hijaz. Namun pengertian keduanya adalah satu makna. Menurut penduduk hijaz seperti yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail :

أَلْ قَرَاضُ بِكَسْرِ القَا فِ وَهُوَ معا ملة العا مِلِ بِنَصْبٍ من الرّيح فِي لُغَةِ أَهْلِ الحِ جَازِ وَتُسَمَّى مُضَارَبَةً مَأْ خُوْذَةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِى الاَرْضِ كَمَا كَاَ نَ الرِّيْحِ يَحْصُلُ فِى الْغَا لِبِ بِا لسَّفَرِ أَوْ مِنَ لضَّرْبِ فِى المَا لِ وَ هُوَ التَّصَرُّفِ

“ Qiradh dengan kasrah qaf adalah kerja sama pemilik modal dengan amil dengan pemabgian laba, dalam istilah ahli hijaz disebut mudharabah diambil dari kata الضرب فى الارض ( berjalan dimuka bumi ) karena menurut kebiasaan laba itu diperoleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta “

Mudharabah adalah bahasa penduduk irak dan qiradh atau muqaradhah adalah bahasa penduduk hijaz. Namun pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna atau yang disebut muradif. Mudharabah berasal dari kata al-dharab, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman allah:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”(al-muzamil:20).

Selain selain al-dharab, di sebut juga dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh beberapa ulama’ sebagai berikut:

1.      Menurut para fuqaha’, mudharabah ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan bagian yang sudah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

2.      Menurut hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengolah harta tersebut.

3.      Menurut pendapat malikiyah bahwa, akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada lainya untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

4.      Imam hanabilah berpendapat bahwa, ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

5.      Sedangkan menurut ulama’ syafi’iyah mudharabah adalah, akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama’ diatas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan sayarat bahwa keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dan dalam buku fiqih muamalah yang di tulis oleh m. Yazid afandi, mudharabah atau qiradh adalah salah satu bentuk kerjasama pemilik modal dengan pedagang/ pengusaha/ orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/ pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, dan penguasaha tidak mendapat atas usaha yang dikeluarkan nya dan disinalah letak keadilan mudharabah.

B.     Dasar Hukum

Melakukan mudharabah atau qiradh hukum nya adalah mubah (boleh). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majah dari suhaib r.a., bahwasanya rasul telah bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluaraga, bukan untuk dijual.”

Diriwayatkan dari daruquthni bahwa hakim ibnu hizam apabila ida memberi modal kepada seseorang, ia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari laranganku, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku.”

Dalam muwaththa’ Imam Malik, Dari al-A’la Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta usman r.a. sedangkan keuntungannya dibagi dua.

Dan qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad S.A.W talah melakukan perjalanan ke syam untuk menjual barang milik khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.

Beberapa hadis di atas mempertegas bahwa, hukum keabsahan transaksi mudharabah atau muqaradhah. Pada hadis pertama menunjukan bahwa praktek mudharabah atau muqaradhah menjadi model akad yang diridhoi allah SWT. Sedangkan hadis kedua menunjukan bahwa terdapat perjanjian yang dilakukan pada saat akad mudharabah. Dan hadis ketiga mengindikasikan bahwa prakteknya menggunakan berbagi untung. Dan hadis terakhir manunjukan rasulullah pernah melakukan mudharabah.

C.    Rukun Dan Syarat Mudharabah

 Rukun mudharabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat  melakasankan akad mudharabah. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi. Menurut jumhur ulama’ rukun akad mudharabah adalah:

1.      A’qidain (dua orang yang berakad), yaitu mudharib (pengelola modal) dan shahib al-mal (orang yang mempunyai modal).

2.      Al-mal (modal), sejumlah dana yang dikelola.

3.      Al-ribh (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi sesuai kesepakatan.

4.      Al-a’mal (usaha) dari mudharib.

5.      Sighat (ucapan serah terima).

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, rukun mudharabah hanya satu yaitu ijab (ucapan penyerahan modal) dan qabul (ungkapan menerima modal dan ungkapan perseujuan kedua pihak).

Syarat adalah hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun terpenuhi. Keberadaan syarat sangan berkaitan dengan rukun-rukunnya. Maka syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini terperinci sesuai dengan rukunnya.

1.      Syarat terkait dengan orang yang melakukan akad yaitu (Aqidain)

a.       Cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai akid (orang yang berakad) atau dalam ushul fiqih di sebut ahliyatul al- ada’.

b.      Shahib al-mal (pemilik dana) tidak boleh melakukan intervensi kepada mudharibya dalam mengelola dana. Ia harus memberikan kebebasan kepada mudharib terhadap hal-hal yang sudah di sepakati. Namun demikian masih diperkenankan membatasi pada suatu macam barang tertentu, jika pada saat berlangsungnya akad barang tersebut mudah ditemukan.

2.      Syarat terkait dengan modal

a.       Modal harus berupa uang tidak boleh barang. Dan ulama’ syafi’i memboleh kan emas dan perak karena dapat digunakan modal dan sama posisinya dengan mata uang.

b.      Besar modal harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak

c.       Modal bukan merupakan utang atau pinjaman.

d.      Modal diserahkan langsung kepada mudharib dan tunai. Tetapi madhab hanafi membolehkan untuk sebagian di pegang pemodal asal tidak mengganggu kelancaran usaha.

e.       Modal yang digunakan sesuai dengan kesepakatan. Mudharib tidak bisa menggunakan modal di luar persyaratan. Kecuali sahib al-mal memberikan kebebasan.

f.        Pengembalian modal dapat dilakukan pada saat bagi hasil.

g.      Pada dasarnya jaminan tidak diperkenankan dalam mudharabah. Namun, mudharib (pengelola) dana tidak menyimpang dapat sahib al-mal dapat meminta pihak ketiga untuk menjamin.

3.      Syarat terkait dengan keuntungan

a.       Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

b.      Sahib al-mal siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Dan mudharib mendapat resiko tidak memperoleh apa-apa dari usahanya.

c.       Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh mudharib bedasarkan kesepakatan.

d.      Sebelum mengambil keuntungan harus di konversikan dalam bentuk mata uang. Dan harus ada pemisahan modal dengan keuntungan.

e.       Mudharib hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang di investasikan. Dan komitmen apapun harus melalui persetujuan sahib al-mal.

f.        Mudharib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang di ambil dari modal mudharabah.

g.      Jika melanggar syarat akad mudharib bertanggung jawab atas kerugian atau biaya yang diakibatkan pelanggaran.

D.    Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1.      Mudharabah mutlaqah adalah penyerahan modal mutlak tanpa syarat. Mudharabah jenis ini memberi keleluasaan kepada mudharib (pengelola) dalam mengelola modalnya baik dalam jenis usaha, waktu, kawasan yang akan digunakan sebagai usahnaya. Namun, harus secara jujur dalam menyampaikan perkembangan usaha.

2.      Mudharabah muqayadah disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah yaitu penyerahan modal dengan syarat tertentu. Mudharib dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat tertentu sesuai dengan syarat yang ditetapkan bersama-sama sahib al-mal.

Menurut imam abu hanifah, jika akad mudharabah dibatasi dengan waktu, dan waktu tersebut habis maka mudharib tidak boleh melakukan transaksi lagi.

E.     Kedudukan Mudharabah

Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka kedudukan modal dalam mudharabah juga tergantung pada keadaan. Mudharib (pengelola) modal dapat mengelola modal atas izin sahib al-mal, maka mudharib merupakan wakil sahib al-mal, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalah ‘alaih (objek wakalah).

Ketika harta digunakan oleh mudharib, maka harta tersebut dibawah kekuasaan mudharib, namun harta tersebut bukan milik nya, sehingga kedudukan harta tersebut sebagai sebuah titipan.

Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri dari dari dua pihak, dan jika terdapat keuntungan maka dibagi sesuai presentase yang di sepakati. Sehingga mudharabah juga sebagai syirkah karena bersama-sama dalam keuntungan.

Dari segi keuntungan, pengelola mengambil upah dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga dapat dianggap sebagai ijarah (upah megupah atau sewa menyewa). Apabila mudharib mengingkari persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terjadi kecacatan atau kerugian maka penguasaan dan pengelolaan harta tersebut di anggap ghasab.

F.      Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi mudharib diambil dari hartanya sendiri demikian juga jika melakukan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Karena jika mengambil biaya dari keuntungan dikhawatirkan baya tersebut lebih besar atau sama besar dengan keuntungan.

Namun jika pemilik modal mengizinkan mudharib untuk menggunakan dan itu merupakan kebiasaan, maka boleh menggunakan modal mudharabah. Dan menurut imam malik bahwa biaya-biaya boleh dibebankan kepada modal jika masih memungkinkan dalam mendapat keuntungan.

G.    Penanggung Jawab Terhadap Resiko Mudharabah

Dalam penerapan sistem mudharabah, tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanaman modal, karena jaminan dalam sistem mudharabah ditetapkan dalam bentuk kepercayaan.

Jika terjadi musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanam modal (investor) tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dari sipelaksana, maka untuk meyakinkannya, pihak investor boleh meminta kepada si pelaksana untuk bersumpah, sehingga pihak investor merasa yakin akan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pelaksana. Adapun bentuk jaminan pada kredit produktif, bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bank dapat memberikan kreditnya harus secara mutlak ada jaminan, namun jaminan tersebut dapat berupa kepercayaan. Menurut M.Umer Chapra, bahwa dalam perbankan syariah islam menghadapi dua resiko yaitu :

1.           Risiko “ moral “ yang terjadi karena masalah kerugian dari muharib, atau perolehan laba bersih yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh (aktual) karena kurangnya kejujuran dan intergritas.

2.           Risiko “ bisnis “ yang terjadi karena perilaku kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan.

Bila dicermati, terdapat perbedaan mengenai penanggung resiko antara sistem mudharabah dengan sistem kredit lain. Dalam mudharabah, pihak yang menanggung resiko adalah penanam modal sendiri ( investmen ), sedangkan dalam kredit produktif, pihak yang menanggung resiko adalah pihak bank.

H.    Perkara Yang Membatalkan Mudharabah

1.       Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (tasharuf) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

2.      Salah seorang Aqid Meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang akad meninggal dunia, baik pemilik modal, maupun pengusaha. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

3.      Salah seorang Aqid Gila

ahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

4.      Pemilik Modal Rusak

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau tergabung dengan musuh serta karena diputuskan oleh hakim atas pemberontakan hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati.

5.      Modal rusak ditangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula nudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada  orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal ( shahibul mal ) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sedangkan biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pemilik modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkan atau berlaku menurut kebiasaan.

Dan untuk  Rukun Mudharabah  sendiri yaiut A’qidain (dua orang yang berakad), Al-mal (modal), Al-ribh (keuntungan), Al-a’mal, Sighat. sedangkan Syarat sah mudharabah: Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai, orang yang melakukan akad di isyaratkan mampu melakukan tasharruf, Modal harus diketahui dengan jelas, Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya, Melafazkan ijab dari pemilik modal.

Secara umum mudharabah terbagi dua jenis yaitu Mudharabah muthaqah dan Mudharabah muqayyadah. Dan untuk penerapan sistem mudharabah, tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanaman modal. Hukum Kedudukan Mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh)  juga tergantung pada keadaan.

Mudharabah bisa batal karena Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad dan Apab Salah seorang Aqid Gila, Apabila pemilik modal murtad,atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

B.     Saran

Dengan bertambahnya wawasan dalam mudharabah, diharapkan akademisi maupun praktisi dapat memajuakan sistem perbankan syariah di indonesia yang masih berkembang sehingga masayrakat lebih mengetahui akad mudharabah dan yakin dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi,M. Yazid Fiqih Muamalah. 2009. Logung Pustaka :Yogyakata.

Antonio, Muhammad syfi’i. Bank syari’ah: dari teori ke praktik. 2001. Gema Insani Press :Jakarta.

Muhammad, manajemen pembiayaan syariah. 2005. UPP AMP YKPN :Yogyakarta

Sahrani, Sohari dkk. Fikih Muamalah. 2011. Ghalia Indonesia : Bogor.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. 2011. Raja Grafindo Persada :Jakarta.

Sumber: www.academia.edu

---

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari MAKALAH. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow MAKALAH dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Royan Bastian pada tanggal Wednesday, 17 July 2019